Chat with Us

Aktifkan STARBOX

4 Hal Penting dari Revisi Terbaru UU ITE


0

Pada tanggal 27 Oktober 2016 yang lalu, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati revisi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Revisi tersebut pun langsung berlaku tiga puluh hari setelah kesepakatan tersebut, yaitu pada tanggal 28 November 2016 kemarin.

Menurut Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Semuel A. Pangerapan, revisi UU ITE ini telah mendapat banyak masukan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi, dan para praktisi. Dengan perubahan tersebut, pemerintah berharap UU ITE ini tidak lagi digunakan untuk melakukan kriminalisasi terhadap masyarakat yang tidak bersalah.

Berikut ini adalah empat hal yang berubah dari UU ITE setelah mengalami revisi di tahun 2016 ini.

Penurunan hukuman dan tidak ada penahanan

Dalam revisi UU ITE kali ini, pemerintah menurunkan ancaman hukuman untuk para terdakwa. Untuk kasus pencemaran nama baik, hukuman penjara diturunkan dari enam tahun menjadi empat tahun, dan hukuman denda pun diturunkan dari Rp1 miliar menjadi Rp750 juta.

Adapun untuk kasus ancaman kekerasan di dunia maya, pemerintah menurunkan ancaman hukuman penjara yang semula 12 tahun menjadi hanya empat tahun. Selain itu hukuman denda pun turun dari Rp2 miliar menjadi Rp750 juta.

Berkat perubahan ini, kasus pencemaran nama baik dan ancaman kekerasan di internet kini masuk ke dalam kategori tindak pidana ringan dengan ancaman penjara kurang dari lima tahun menurut pasal 21 KUHAP. Ini artinya, sang tersangka tidak boleh ditahan selama proses penyidikan.

Hak untuk dilupakan

Semua berita yang ada di internet, baik itu fakta maupun berita bohong, tidak akan hilang kecuali apabila berita tersebut dihapus oleh penyedia layanan yang terkait. Oleh karena itu, pada Pasal 26 UU ITE kini menambahkan aturan tentang hak untuk dilupakan (right to be forgotten).

Dengan aturan baru ini, seorang yang telah menyelesaikan sebuah masalah di masa lalu atau tidak terbukti bersalah oleh pengadilan, berhak untuk mengajukan penghapusan terkait informasi salah yang telah beredar di internet.

Henri Subiakto, Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika, menyatakan kalau pemerintah saat ini tengah menyiapkan aturan tambahan tentang hak untuk dilupakan ini dalam sebuah peraturan pemerintah.

Penghapusan informasi yang melanggar undang-undang

Lewat Pasal 40 UU ITE, pemerintah telah menambah ayat baru yang menyatakan kalau pemerintah berhak menghapus dokumen elektronik yang menyebarkan informasi pornografi, SARA, terorisme, hingga pencemaran nama baik.

Apabila ada perdebatan mengenai suatu konten yang dipublikasikan melalui media apakah melanggar undang-undang atau tidak, pemerintah akan mengikuti mekanisme di Dewan Pers untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Jika situs yang menyediakan informasi tak baik tersebut tidak berbadan hukum, pemerintah pun punya kewenangan untuk memblokir situs tersebut.

Penyadapan harus dengan izin kepolisian atau kejaksaan

Revisi UU ITE kali ini juga memasukkan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan kalau dokumen elektronik hasil penyadapan merupakan alat bukti yang sah, asalkan dilakukan atas permintaan kepolisian atau kejaksaan. Hal ini kini tercantum dalam Pasal 5 UU ITE.

(***)

Sumber: https://id.techinasia.com/4-perubahan-revisi-uu-ite-yang-perlu-kamu-ketahui 


PROFIL PENULIS

Socmed Ebis


Ada 0 Komentar

Kirim Komentar


TULISAN TERKAIT

Wow, Dua Dosen Ini Mampu Kembangkan Aplikasi Keberadaan Flora dan Fauna

Dua orang dosen perguruan tinggi swasta di Lampung mengembangkan aplikasi dan merancang Prototipe Search Engine Berbasis Citra untuk memonitor keberadaan flora dan fauna di Indonesia. Mereka adalah ...

Waspada! Aplikasi Android Ini Incar Data Pengguna

Serangan malware di perangkat mobile, khususnya Android masih terus mengancam. Belakangan malah ditemukan ribuan aplikasi Android yang secara diam-diam mengintai dan mencuri data pengguna. Dengan s ...

Sebentar Lagi Astronot Bisa Akses Internet di Bulan?

Sebuah perusahaan rintisan di Jerman berencana membangun menara telekomunikasi seluler pertama di permukaan bulan. Dengan demikian, seorang astronot yang mendarat di bulan pada 2018 nanti diharapkan s ...

Seperti Apa Bahasa Indonesia Versi Digital?

Sejak 1992, bulan Oktober sudah ditetapkan sebagai bulan bahasa dan sastra. Idenya tercetus dari doktor Abdul Ghofur, pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang waktu itu terinspirasi oleh per ...

Akhirnya Facebook Dirikan Kantor Baru di Jakarta

Sebelum diresmikannya kantor Facebook di Jakarta, pada 2 Agustus lalu, perwakilan Facebook Asia Pasifik datang ke Jakarta dan melakukan pertemuan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkomi ...

Akibat Sukses Ciptakan Startup Avrego, Pemuda Minang Berkibar di Jalur Digital

Jauh-jauh menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung, Jawa Barat, empat pemuda berdarah Minang, Sumatera Barat, justru berhasil mendirikan perusahaan rintisan, atau startup bernama Avrego. M ...

Terbesar di Asia Pasifik, Instagram Punya 45 Juta Pengguna Aktif

Indonesia dinilai sebagai lahan subur bagi pertumbuhan media sosial dunia, berkat keaktifan penggunanya. Hal ini turut dinikmati oleh layanan media sosial berbasis foto, Instagram. “Komunitas Ins ...

Lazada Bantu UKM di Pelosok Mencapai Go Digital

E-commerce Lazada meluncurkan program roadshow #upgradeUKM. Program ini guna mengunjungi dan mengedukasi Usaha Kecil Menengah (UKM) di 11 kota di Indonesia. Lazada bekerjasa ...

Instagram Memiliki Efek Buruk Bagi Kesehatan

Instagram, aplikasi untuk berbagi foto, dianggap sebagai media sosial yang paling buruk bagi kesehatan mental dan jiwa. Walau media sosial ini banyak disukai karena bisa menjadi platform untuk menampi ...

Ini 3 Alasan Kemkominfo Resmi Buka Blokir Telegram

Blokir terhadap Telegram terjadi sejak 14 Juli dan saat ini resmi dibuka kembali pada hari Kamis (10/08/2017) setelah adanya penanganan konten terorisme di perusahaan aplikasi Telegram selesai ditanga ...