Chat with Us

Aktifkan STARBOX

Sekarang Wajib Pajak Mesti Laporkan Seluruh Aset


0

Pemerintah menetapkan Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan tertentu yang bersifat final. Ini dengan pertimbangan memberi kepastian hukum dan kesederhanaan terkait pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan tertentu berupa harta bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan terkait pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak.

Atas pertimbangan tersebut, pada 6 September 2017, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih Yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan. Demikian mengutip laman Setkab, Rabu (20/9/2017).

Dalam PP ini disebutkan, Harta Bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan meliputi: a. Harta Bersih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Pengampunan Pajak; b. Harta Bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pemyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Kemudian c. Harta Bersih yang belum dilaporkan dalam SPT PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pengampunan Pajak, dengan ketentuan Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi mengenai Harta Bersih dimaksud sebelum 1 Juli 2019.

Harta Bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud termasuk: a. Harta Bersih dalam SPT PPh Terakhir yang disampaikan setelah berlakunya Undang-Undang Pengampunan Pajak oleh Wajib Pajak yang telah memperoleh Pengampunan Pajak, namun tidak mencerminkan: 1. Harta Bersih yang telah dilaporkan dalam SPT PPh yang disampaikan sebelum: a) SPT PPh Terakhir; dan b) Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku; 2. Harta Bersih yang bersumber dari penghasilan yang diperoleh pada Tahun Pajak Terakhir; dan 3. Harta Bersih yang bersumber dari setoran modal dari pemilik atau pemegang saham pada Tahun Pajak Terakhir; dan/atau b. Harta Bersih yang belum atau kurang diungkapkan akibat penyesuaian nilai Harta berdasarkan Surat Pembetulan atas Surat Keterangan.

"Harta Bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud merupakan Harta Bersih yang: a. diperoleh Wajib Pajak sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir; dan b. masih dimiliki pada akhir Tahun Pajak Terakhir, dan merupakan Harta yang diperoleh sejak 1 Januari 1985 hingga 31 Desember 2015 dengan ketentuan: a. masih dimiliki Wajb Pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir; dan b. belum dilaporkan dalam SPT PPh sampai dengan diterbitkan surat perintah pemeriksaan untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menghitung Pajak Penghasilan atas penghasilan tertentu berupa Harta Bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan," bunyi Pasal 2 ayat (3,4) PP ini.

Penghasilan sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, merupakan penghasilan tertentu yang terutang Pajak Penghasilan yang bersifat final. Sedangkan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan Pajak Penghasilan.

Tarif sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, ditetapkan sebagai berikut: a. Wajib Pajak badan sebesar 25 persen (dua puluh lima persen); b. Wajib Pajak orang pribadi sebesar 30 persen (tiga puluh persen); dan c. Wajib Pajak tertentu sebesar 12,5 persen (dua belas koma lima persen).

(***)

Sumber

Dapatkan informasi menarik lainnya dengan mendaftar DISINI. 


PROFIL PENULIS

Administrator Content


Ada 0 Komentar

Kirim Komentar